Pemalang – Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pemalang menyerahkan bantuan berupa bahan makanan seperti Mie Instan, Beras, dan sembako lainnya (27 Mei 2022) di Dapur Umum milik PMI yang dibuka di Desa Pesantren Kecamatan Ulujami. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Sub Koordinator Pemerintahan Umum Yusuf Afandi, SE dengan didampingi Teguh Priyanto S.IP dan Anastiar W Putra, S.P.
Pemalang- Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang melakukan rapat koordinasi terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Pemalang Tahun 2022.
Dilaksanakan pada Tanggal 17 Mei 2022 bertempat di Ruang rapat Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang bersama dengan 7 (tujuh) Perangkat Daerah pengampu SPM yaitu: 1) Dinas Pendidikan; 2)Dinas Kesehatan; 3)Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 4)Dinas Perumahan Rakyat; 5) Dinas Sosial, KB,PP, PA; 6) Satpol PP; dan 7)BPBD.
Dalam rapat ini membahas tentang regulasi baru yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pelaporan SPM Tahun 2022. Dalam regulasi yang baru ini ada beberapa perbedaan dengan regulasi yang lama yaitu pada:
Dalam permendagri yang baru menggambarkan penerima layanan dasar, dan mutu layanan dasar sedangkan yang lama hanya penerima layanan dasar saja
Ada 4 tahapan dengan penjelasan teknis yang di ada dalam lampiran permendagri sedangkan yang lama belum ada format baku setiap tahapan
Perhitungan pencapaian SPM dengan menggunakan IPSPM sedangkan dalam permendagri sebelumnya diamanatkan 100%
Dalam Permendagri yang baru mewajibkan daerah untuk melaporkan SPM melalui sistem setiap triwulan
Ditetapkan dengan SK Bupati dan mewajibkan untuk membuat Rencana aksi pada permendagri sebelumnya ditetapkan dengan perkada dan hanya mengamanatkan rencana aksi
Pembentukan sekber di tingkat pusat sedangkan sebelumnya belum ada istilah ini
Ada 4 lampiran yaitu lampiran A, B, C, D sedangkan sebelumnya hanya 1 yaitu lampiran Pelaporan SPM.
Selain itu dalam rapat ini juga membahas pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penerapan SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2022 beserta tugasnya agar pelayanan di Kabupaten Pemalang ini khususnya dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, ketentraman ketertibanumum dan perlindungan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan masyarakat di Kabupaten Pemalang menjadi lebih sejahtera. Terma kasih…
Pemalang – Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pemalang melalui Sub Koordinator Pemerintahan Umum melakukan pembagian buku monografi kecamatan semester II tahun 2021, yang mana sebelumnya menggunakan aplikasi SIM Monografi. Aplikasi yang berbasis web tersebut digunakan untuk mengumpulkan baik data statis maupun data dinamis yang ada di Kecamatan wilayah Kabupaten Pemalang.
Monografi adalah rincian data statistik pemerintahan dan sumber daya manusia. Manfaat monografi adalah untuk mempermudah para pihak kelurahan dan kecamatan yang memerlukan data monografi (Sujadi & Saibani, 2018). Pengumpulan data monografi ini bertujuan untuk menggali potensi yang ada di Kecamatan. Bukan itu saja, data ini digunakan untuk seluruh stakeholder yang membutuhkan. Rapat ini dipimpin oleh Sub Koordinator Pemerintahan Umum Yusuf Afandi, SE untuk membuat kesepakatan dan keseragaman dalam pengisian buku monografi kecamatan selagi dalam proses perbaikan pada aplikasi SIM Monografi.
Semarang, 8-9 Maret 2022 Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang melakukan Bedah Rancangan LKPJ Bupati Pemalang ATA 2021 bersama LPPM Undip. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Bupati Pemalang secara langsung dan dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang selaku Ketua Tim Penyusun LKPJ Bupati Pemalang ATA 2021. Pelaksanaan Bedah Rancangan ini dengan maksud untuk menghasilkan LKPJ Bupati Pemalang ATA 2021 yang berkualitas, yang mampu memberikan informasi singkat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagai bentuk tanggungjawab Bupati kepada DPRD Kabupaten Pemalang.
Sebagaimana diketahui dan dipahami bersama, berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, dan menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, serta melaksanakan program strategis nasional. Pertanggungjawaban pelaksanaan kewajiban tersebut diatas sesuai dengan Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan salah satunya berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang disampaikan kepada DPRD. Penyampaian LKPJ tersebut dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
LKPJ Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan selama 1 (satu) tahun anggaran. Adapun ruang lingkup LKPJ meliputi dua hal utama, yaitu : pertama hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan kedua hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
Pemalang – Ibu kota Kecamatan Bodeh mulai hari ini, Selasa, (25/1/2022) secara resmi dipindahkan dari Desa Muncang ke Desa Jraganan. Pemindahan tersebut dibarengkan dengan peresmian gedung baru kantor Kecamatan Bodeh.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan Prasasti dilanjutkan Pemotongan Pita, dan Lounching Anjungan Dukcatpil Mandiri (ADM) oleh Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disaksikan disaksikan Wakil Bupati Mansur Hidayat dan Sekda M Arifin serta Forkopimca Bodeh.
Bupati Agung mengatakan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Bodeh, berupaya untuk memindahkan lokasi Ibu Kota Kecamatan Bodeh dari Desa Muncang ke Desa Jraganan. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan, bahwa lokasi Ibu Kota Kecamatan yang baru di Desa Jraganan dipandang lebih ideal dijangkau dari seluruh penjuru Desa
yang ada di Kecamatan Bodeh.
“Dengan pemindahan tersebut, diharapkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik dapat semakin mudah dan meningkat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan warga masyarakat dengan lebih optimal”, ujarnya.
Dikatakan secara eksisting lokasi Ibu Kota Kecamatan yang baru juga sudah didukung pusat pelayanan publik berskala Kecamatan, yaitu Mapolsek, Puskesmas, SMP, serta Beberapa Kantor Pemerintahan yang lain. Adanya pusat pelayanan publik berskala Kecamatan tersebut, diyakini akan semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik, sekaligus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bodeh.
Bupati dalam kegiatan tersebut mengatakan Pembangunan Gedung Kantor Baru Kecamatan Bodeh dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada warga masyarakat, selain itu Bupati juga melaunching Anjungan Dukcatpil Mandiri (ADM), yaitu sebuah mesin layanan bagi masyarakat yang akan memangkas prosedur pembuatan dokumen administrasi kependudukan, sehingga dapat mempersingkat waktu pelayanan kepada warga masyarakat.
Bupati Berharap dengan adanya Anjungan Dukcatpil Mandiri (ADM) ini, kemudahan dan kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Bodeh dapat semakin baik dan berjalan secara efektif serta efisien serta dapat dibarengi dengan peningkatan kualitas kinerja SDM Aparatur di Kecamatan Bodeh, sehingga pelaksanaan berbagai program unggulan Pemerintah Kabupaten Pemalang seperti Dewi (Desa Wisata), Dedi (Desa Digital), Desi (Desa Sinergi) dan Koin (Kota Industri), di wilayah Kecamatan Bodeh dapat berjalan secara optimal dan sukses.
Bagian Tata Pemerintahan (Setda) Kab.Pemalang
Copyright © 2024.Bagian Tata Pemerintahan Setda, Kab.Pemalang - All Rights Reserved.